BANGKA TENGAH – Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang semakin terpuruk dan angka pengangguran yang terus meningkat, kebijakan pengadaan fasilitas mewah berupa tablet bagi anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) menuai kritik tajam.
Anggaran fantastis sebesar Rp 420 juta dari APBD 2024 dialokasikan untuk pembelian alat komunikasi ini. Pengadaan ini terungkap melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kamis (23/1/2024).
Tak hanya pengadaan tablet, belanja fasilitas lain seperti alat tulis kantor senilai Rp 100 juta, karpet dan gorden Rp 65 juta, AC dan kulkas Rp 95 juta, serta smart TV Rp 171 juta juga menjadi sorotan publik.
Aktivitas belanja ini dinilai menunjukkan minimnya kepekaan terhadap realitas ekonomi masyarakat yang sedang berjuang bertahan hidup.
Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Aqbal Haikal, S.A.P., dengan tegas mengecam pengadaan ini.
"Atas nama rakyat Bangka Tengah, jelas saya mengecam pengadaan tersebut. Ini menyakiti perasaan masyarakat dan hanya membuang-buang anggaran di tengah situasi sulit. Wakil rakyat seharusnya memberi teladan, bukan bergaya hidup elit menggunakan APBD," ujar Aqbal.
Pendiri Forum Studi Kebijakan Publik, Politik, dan Demokrasi Lokal ini juga mendesak agar pengadaan fasilitas mewah tersebut segera dibatalkan.
Menurutnya, anggaran sebesar itu seharusnya dialokasikan untuk hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti mendukung sektor pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial.
"Anggaran ini bisa dialihkan untuk membantu perekonomian masyarakat kecil. Jangan sampai DPRD bergaya elit di atas penderitaan rakyat. Berikan pengabdian dan kebijakan yang berpihak kepada mereka yang membutuhkan," tegas Aqbal.
Respons masyarakat atas kebijakan ini pun terus berkembang, dengan banyak pihak mempertanyakan komitmen DPRD dalam mengutamakan kepentingan rakyat.
Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, media jejaring KBO Babel masih berupaya menghubungi pimpinan dan Sekretariat DPRD Bangka Tengah untuk mendapatkan tanggapan resmi terkait kontroversi ini. (Sumber:KBO Babel)
