Siber News, Pangkalpinang - Skandal perselingkuhan yang menyeret nama dr. Y, salah satu pejabat di Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, kembali menjadi sorotan publik setelah adanya perkembangan terbaru. Kamis (23/1/2025).
Meski telah di-nonjobkan dari jabatannya sebagai Kabid, banyak pihak menilai langkah ini hanyalah cara Pemkot Pangkalpinang untuk meredam isu tanpa benar-benar menyelesaikan masalah secara transparan.
Kasus ini mencuat ke permukaan pada tahun 2024 ketika sejumlah media lokal, termasuk jejaring KBO Babel, melaporkan dugaan perselingkuhan antara dr. Y dan seorang wanita honorer di Dinas Kesehatan.
Bukti-bukti berupa foto dan video beredar luas, memperlihatkan keduanya dalam momen intim yang memicu amarah publik.
Namun, alih-alih menginvestigasi kasus ini secara terbuka, pihak Pemkot malah menyebut laporan tersebut sebagai berita bohong atau hoax.
Bukti yang Menguatkan Dugaan
Bulan lalu, gugatan cerai yang diajukan oleh istri sah dr. Y ke Pengadilan Agama Pangkalpinang seolah menjadi validasi atas kebenaran skandal ini.
Informasi yang dihimpun mengungkapkan adanya foto yang menunjukkan dr. Y memberikan kejutan ulang tahun kepada wanita honorer tersebut di sebuah kamar hotel.
Tidak hanya itu, sebuah video juga beredar, memperlihatkan keduanya memasuki kamar hotel mewah di luar Bangka Belitung.
Sumber terpercaya menyebut bahwa hubungan terlarang ini sudah berlangsung cukup lama dan menjadi rahasia umum di lingkungan kerja Dinas Kesehatan.
Sayangnya, meski bukti telah beredar, kasus ini tidak pernah mendapat tindak lanjut berupa penyelidikan mendalam atau sanksi yang tegas dari pihak berwenang.
Reaksi Publik dan Kekecewaan Warga
Masyarakat Pangkalpinang menyatakan rasa kecewa dan marah atas kasus ini.
Banyak warga menganggap kasus tersebut bukan hanya mencoreng nama baik Dinas Kesehatan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Baca juga:Gaya Hidup Elit DPRD Bateng, Tablet Rp 420 Juta Tuai Kecaman
“Bagaimana mungkin pejabat publik yang semestinya menjadi contoh, justru terlibat dalam kasus yang memalukan ini? Lebih parah lagi, tidak ada transparansi dalam penanganannya,” ujar salah satu warga kepada wartawan KBO Babel.
Di sisi lain, beberapa aktivis lokal juga mengecam keras dugaan penutupan informasi oleh pihak Pemkot.
Mereka menuntut Pemkot Pangkalpinang untuk bersikap terbuka dan menindak tegas pelaku, termasuk mempertimbangkan sanksi administratif dan hukum.
Tuntutan Transparansi dan Akuntabilitas
Kasus ini menjadi refleksi atas kurangnya transparansi dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik.
Dalam berbagai forum diskusi, masyarakat Pangkalpinang menuntut Pemkot memberikan penjelasan yang rinci mengenai langkah-langkah yang telah diambil.
Mereka juga mendesak perlunya investigasi independen untuk memastikan tidak ada upaya penutupan fakta.
Pengamat kebijakan publik, Roni Hidayat, mengatakan bahwa kasus ini bisa menjadi preseden buruk jika tidak ditangani dengan serius.
“Jika dibiarkan, ini hanya akan memperkuat opini publik bahwa hukum tidak berlaku sama untuk semua, khususnya bagi pejabat publik. Transparansi adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Ujian Bagi Pemkot Pangkalpinang
Kasus perselingkuhan di Dinas Kesehatan Pangkalpinang bukan sekadar skandal pribadi, melainkan juga ujian bagi integritas pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas.
Pemkot Pangkalpinang perlu mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan kasus ini secara adil dan transparan.
Tanpa penanganan yang tegas, skandal ini akan terus menjadi noda hitam dalam catatan pemerintahan Kota Pangkalpinang.
Masyarakat berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dijaga, bukan disalahgunakan. (Sandy Batman/KBO Babel)
